Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata. Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk mengatasi masalah pungutan liar yang sering terjadi di destinasi wisata di seluruh Indonesia.

Pungli atau pungutan liar telah menjadi masalah yang meresahkan di berbagai tempat wisata. Banyak pelaku usaha di sekitar objek wisata yang meminta uang secara ilegal kepada wisatawan, baik itu untuk parkir, memotret, atau bahkan hanya untuk masuk ke lokasi wisata tersebut. Hal ini tentu saja merugikan wisatawan dan juga merusak citra pariwisata Indonesia.

Dengan dibentuknya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat mengurangi praktik pungli di destinasi wisata. Pokja ini nantinya akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelaku pungli.

Selain itu, pokja ini juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di sekitar tempat wisata tentang bahaya dan konsekuensi dari pungli. Dengan demikian diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan destinasi wisata dapat meningkat.

Pemerintah juga akan mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha di sekitar tempat wisata untuk membantu mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di Asia Tenggara.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pungli di tempat wisata dapat diminimalisir dan pariwisata Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Semoga dengan adanya pokja penanggulangan pungli ini, wisatawan dapat menikmati liburan mereka tanpa harus khawatir akan adanya pungutan liar di destinasi wisata yang mereka kunjungi.